Kutai Kartanegara, Sejarah Kerajaan di Ibu Kota Baru RI

0
146

Kutai Kartanegara

Museum Mulawarman yang merupakan Istana dari Kesultanan Kutai Kartanegara yang dibangun pada 1963, menggantikan yang sebelumnya terbakar. (Brigida Emi Lilia/d’traveler via Detikcom)

Jakarta, CNN Indonesia — Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur terpilih sebagai ibu kota negara baru RI menggantikan DKI Jakarta.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan hal tersebut menimbang alasan lokasi yang strategis dan minim risiko bencana menjadi pertimbangan pemerintah memilih wilayah di Provinsi Kaltim tersebut.

Menyebut nama Kutai Kartanegara tentu tak bisa lepas dari sejarah panjangnya dengan kerajaan besar tertua di Indonesia yakni Kerajaan Kutai Martadipura.

Mengutip dari situs resmi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, sekitar 400 tahun masehi di Kaltim terdapat kerajaan bernama Kutai Martadipura yang terletak di Muara Kaman, kawasan sungai Mahakam.

Kerajaan yang didirikan Maharaja Kudungga itu disebut sebagai kerajaan tertua se-Nusantara berkat temuan prasasti Yupa dengan tulisan huruf Pallawa yang menyebutkan masa kepemimpinan Raja Mulawarman Nala Dewa. Mulawarman adalah cucu dari Maharaja Kudungga.

Kemudian pada abad ke-14, di muara sungai Mahakam, berdiri kerajaan baru bernama Kutai Kartanegara dengan raja pertamanya Aji Betara Agung Dewa Sakti. Kutai Kartanegara dalam perkembangannya mulai dipengaruhi agama Islam yang dimulai pada masa Raja Aji Mahkota pada 1525 masehi dengan gelar Aji Mahkota Mulia Islam.

‘Sekitar abad ke-17 semasa pemerintahan dipegang Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa, berhasil menaklukkan Kerajaan Kutai Martadipura yang di Muara Kaman yang saat itu diperintah Raja Dermasetia. Selanjutnya kedua kerajaan tersebut menyatu dan bernama Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura,’ demikian ditulis dalam situs Humas Pemkab Kutai Kartanegara tersebut.

Sebutan raja pun diganti dengan sultan, dengan raja Islam pertama Kutai Kartanegara Ing Martadipura adalah Sultan Aji Muhammad Idris.

Beberapa kali Kerajaan Kutai Kartanegara memindahkan ibu kotanya. Namun pascakemerdekaan Indonesia, Kerajaan Kutai Kartanegara berubah statusnya menjadi pemerintahan negeri dengan nama Daerah Swapraja Kutai pada 1947. Kemudian pada tahun 1955 namanya berubah menjadi Daerah Istimewa Kutai.

Pada 1959 setelah pemisahan kota Balikpapan dan Samarinda, namanya kembali berubah menjadi Kabupaten Kutai. Puluhan tahun berselang, pada 1999 terjadi pemekaran wilayah menjadi tiga kabupaten yakni Kutai, Kutai Barat, dan Kutai Timur serta satu kota yakni, Bontang.

Kemudian sejak 2002 Kabupaten Kutai berganti nama menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara hingga sekarang.

Kutai Kartanegara, Sejarah Kerajaan di Ibu Kota Baru RIPresiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota RI di Istana Negara, Jakarta, 26 Agustus 2019.

Secara administratif, Kabupaten Kutai Kartanegara terbagi dalam 18 wilayah kecamatan dan 238 desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki beragam sumber daya alam termasuk sektor pariwisata.

Sementara Kabupaten Penajam Paser Utara awalnya merupakan wilayah Kabupaten Paser. Namun atas inisiatif sejumlah masyarakat, Penajam Paser Utara menjadi kabupaten sendiri pada 2002.

Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sendiri meliputi 46 desa/kelurahan dengan luas wilayah 3.333,06 km persegi. Terdapat empat kecamatan di kabupaten ini yakni Penajam, Waru, Babulu, dan Sepaku.

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor memastikan ibu kota baru akan berlokasi di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Semoi, Kabupaten Penajam Pasir Utara.

Kawasan Kecamatan Samboja dan Sepaku Semoi yang menjadi ibu kota baru itu berada dalam Kawasan Bukit Soeharto.

“Kawasan Bukit Soeharto namanya, di sebelah barat timurnya itu Samboja, sebelah baratnya Sepaku Semoi. Namanya di kawasan Bukit Soeharto,” ujar Isran.

Dia menambahkan tak semua kawasan Bukit Soeharto menjadi bagian ibu kota baru. Lokasi yang dijadikan ibu kota hanya kawasan hutan produksi. Yang tidak termasuk wilayah ibu kota baru adalah kawasan hutan lindung dan hutan penelitian Universitas Mulawarman, dan kawasan konservasi.

Source: cnnindonesia.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here