KPK Kesal Ada Temuan Izin Tambang di Kaltim Lebih Luas dari Daratan Provinsi

1
100

KPK kesal bukan main karena menemukan izin pertambangan yang lebih luas dari daratan yang ada di Kalimantan Timur. Hal serupa juga kata KPK ditemukan di Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Kalimantan Timur ini
menurut temuan lagi ya mengapa kita harus hati-hati. Masa jumlah luas
izin seluruh Kalimantan Timur itu melebihi luas daratan Kalimantan
Timur. Negara apa ini? Sulawesi Tenggara begitu juga. Jumlah luas
kawasan izin melebihi luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Mana ada
negara seperti ini,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam diskusi
Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, di kantornya, Selasa
(16/7/2019).

Dia pun mempertanyakan mengapa hal ini harus diurus oleh KPK. Namun, dia
mengatakan KPK tetap ikut untuk memperbaiki permasalahan ini.

“Dan mengapa harus KPK yang mengerjakan ini?” ujar Syarif dengan nada suara meninggi.

“KPK
nggak pernah memberikan izin. Betul kita ingin memperbaiki, makanya
kita ikut-ikut trigger mechanism untuk melihat kebajikan ada di negeri
ini,” lanjut Syarif.

Namun,
dia tak menjelaskan detail luas izin itu dan perbandingannya dengan
luas provinsi Kaltim. Dia lalu menyinggung kasus serupa yang pernah
terjadi di Filipina.

Syarif menyebut ada kasus bernama Oposa Case
yang terkenal di Filipina. Oposa sendiri merupakan pengacara yang
menggugat Kementerian Sumber Daya Alam Filipina karena izin yang
dikeluarkan ternyata lebih luas dari daratan yang ada.

“Lawyer ini menggugat pemerintah untuk membatalkan izin itu,” ucapnya.

Gugatan
diajukan bukan hanya atas nama pribadi, namun juga generasi mendatang
di Filipina. Singkat cerita gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung
Filipina dan pemerintah membatalkan izin tambang-tambang yang telah
dikeluarkan.

“Mahkamah Agung memutus itu, hakim agungnya, Hilario
Davide. Dia mengabulkan itu, atas nama lingkungan dan atas nama
keadilan untuk generasi Filipina di masa yang akan datang maka
pemerintah diperintahkan mereview izin yang sudah melebihi batas wilayah
luas Filipina. Saya pikir itu nggak akan dapat di Indonesia. Tapi
ternyata ada,” jelas Syarif.

Lebih
lanjut, dia menyinggung ucapan Gubernur Kaltim soal izin lingkungan di
sana. Syarif menilai Gubernur Kaltim tak paham aturan.

“Kalimantan
Timur, lebih aneh lagi gubernurnya bilang persyaratan clean and clear
itu adalah persyaratan baru dari KPK jadi nggak boleh semuanya dikenakan
kepada semua penambang di Kalimantan Timur. Pasti gubernurnya ini tidak
baca regulasi. Yang kita masukkan dalam clean and clear itu adalah
persyaratan sesuai regulasi. Aneh kali ada gubernur kayak gitu,” ucap
Syarif.

Syarif turut menyoroti lubang tambang yang juga
menyebabkan korban jiwa. Menurutnya hal itu terjadi karena ada dugaan
korupsi di masa lalu saat proses pertambangan dibiarkan dilakukan dan
sulit diungkap.

“Ini banyak berbahaya terpaksa lagi pemerintah harus keluar uang untuk perbaikan itu. Kalau tak bisa ditutup semuanya ya setidaknya diselamatkan supaya itu tidak membahayakan masyarakat. Coba bayangin, dia sudah menggali secara ilegal, pasti tidak bayar pajak, sekarang orang mati lagi, seperti itu. Ini negara apa kita ini? Apakah ada korupsinya di situ? Saya yakin ada, yakin banget tapi siapa yang terima uang, kapan diserahkan apalagi sudah lama seperti itu, susahlah membuktikan seperti ini,” ucapnya.

Sumber : Detik.com

WWW.BELAPAK.COM Toko Tempat Jualan Barang dan Ngiklan Gratis
loading...
loading...

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here